Ngatiyana menyebut, meski wilayahnya kecil, Cimahi dipercaya menjadi tempat uji coba sistem pengolahan sampah yang bisa ditiru daerah lain. Dukungan dari ISWMP dinilai penting untuk memastikan sistem yang dibangun berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
"Tantangan utama datang dari pertumbuhan penduduk yang cepat. Dengan luas hanya tiga kecamatan dan 15 kelurahan, jumlah penduduk Cimahi kini mencapai 614 ribu jiwa. Kondisi ini membuat volume sampah harian menembus 250 ton, angka yang cukup besar untuk ukuran kota sekelas Cimahi," terang Ngatiyana.
Masalah sampah tidak hanya membebani Cimahi, tetapi juga menjadi isu nasional, terutama di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jabar tengah mencari solusi, dan Cimahi didorong menjadi salah satu daerah yang berhasil menunjukkan hasil nyata.
"Untuk jangka panjang, Pemkot Cimahi menyiapkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik di kawasan Sarimukti. Program ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan ditargetkan beroperasi pada 2029," tutur Wali Kota Cimahi.
Namun Ngatiyana menegaskan, Cimahi tidak bisa menunggu hingga 2029. Melalui program ISWMP dan USBNB, kota ini ditargetkan menyelesaikan persoalan sampahnya sendiri mulai 2026 hingga 2028. Pemilahan dan pengolahan sampah dari hulu sudah dimulai di Setiong dan akan diperluas ke wilayah lain.
"Langkah ini didukung kolaborasi lintas kementerian, mulai dari PUPR, KLH, hingga Kemendagri. Tujuannya membangun sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga target _zero to TPA_ dapat tercapai," ucap Ngatiyana.
Keberhasilan program ini, kata Ngatiyana, membutuhkan peran aktif masyarakat. Ia mengajak warga Cimahi untuk mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi plastik sekali pakai, dan mendukung kebijakan pemerintah.
"Sinergi antara pemerintah dan warga dinilai menjadi kunci agar Cimahi benar-benar menjadi contoh pengelolaan sampah yang mandiri dan bersih," tandas Ngatiyana. (**)