CIMAHI,GARDA INDONESIA.COM- Tingginya angka pengangguran di Kota Cimahi menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui program pelatihan kerja mandiri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi terus mendorong lahirnya wirausahawan baru sebagai salah satu solusi mengurangi angka pengangguran dan memperkuat sektor ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pelatihan kerja mandiri yang digelar untuk para peserta dari Kota Cimahi di Villa Neglasari, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi. Senin, (18/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Kepala Disnakertrans Kota Cimahi, Asep Ajat Jayadi, menyoroti kondisi ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan besar, baik di tingkat Jawa Barat maupun Kota Cimahi.
Menurutnya, jumlah pengangguran di Jawa Barat masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai puluhan juta orang.
“Angkatan kerja di Jawa Barat sekarang hampir 25 juta orang, sementara jumlah penganggur masih sekitar 1,79 juta orang. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa Kota Cimahi masih memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, meskipun jumlah penduduknya relatif lebih kecil.
“Cimahi ini walaupun penduduknya tidak sebesar Bekasi, tetapi secara persentase tingkat penganggurannya masih cukup tinggi. Ini yang harus kita jawab bersama,” katanya.
Asep menjelaskan bahwa komposisi pekerja formal di Jawa Barat saat ini masih lebih sedikit dibanding pekerja informal. Karena itu, pemerintah mulai mengarahkan program pelatihan untuk mendorong masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri.
“Pekerja formal kita hanya sekitar 46 persen, sedangkan pekerja informal mencapai lebih dari 54 persen. Maka peserta pelatihan ini dipersiapkan untuk menjadi pekerja informal yang mandiri, bahkan diharapkan mampu membuka usaha sendiri dan merekrut tenaga kerja,” jelasnya.
Program pelatihan tersebut dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja Mandiri (BLKM) yang difokuskan untuk mencetak wirausahawan baru, sementara Balai Latihan Kerja Kompetensi diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap industri.
Asep menegaskan, para peserta tidak hanya diberikan pelatihan, tetapi juga akan dipantau setelah program selesai untuk melihat perkembangan usaha maupun karier mereka.
“Nanti setelah pelatihan, peserta akan dimonitor. Siapa yang sudah membuka usaha sendiri, siapa yang sudah bekerja sesuai bidang yang dipelajari. Misalnya belajar menjadi barista, nanti bisa magang atau bekerja dulu di kedai kopi sebelum akhirnya membuka usaha sendiri,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah yang tetap konsisten menjalankan program pelatihan kerja meski kondisi anggaran daerah sedang mengalami keterbatasan akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap konsisten bersama DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan program yang mendukung lahirnya wirausahawan mandiri. Mungkin belum bisa menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, tetapi paling tidak kita sudah melakukan sesuatu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Asep turut mengingatkan para peserta agar memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sungguh-sungguh karena program tersebut memiliki persaingan yang cukup ketat.
“Peserta yang hadir ini termasuk orang-orang terpilih. Banyak yang berminat mengikuti program ini, jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain pelatihan kerja mandiri, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat juga membuka berbagai program kursus, termasuk pelatihan bahasa untuk persiapan bekerja di luar negeri melalui layanan terpadu pekerja migran Indonesia.
Asep pun mengajak masyarakat untuk aktif mengikuti informasi ketenagakerjaan melalui media sosial resmi Disnakertrans Provinsi Jawa Barat maupun Disnakertrans Kota Cimahi agar tidak tertinggal berbagai peluang kerja dan pelatihan yang tersedia. (**)