CIMAHI GARDA INDONESIA.COM– Persoalan rencana pembangunan Kantor BNN di lahan Kelurahan Leuwigajah kembali dibahas setelah LSM Penjara beraudiensi dengan Pemkot Cimahi. Pertemuan berlangsung di Kantor Kesbangpol dan dipimpin Asisten 1 Pemda Cimahi Hedra Gunawan, Selasa (19/05/2026).
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kesbangpol Sugeng Budiono, perwakilan PUPR, Bapelida, dan bagian Hukum. Dari pihak LSM Penjara, audiensi dipimpin langsung Ketua Umum Andi Halim. Ia menegaskan kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi agar proses penyelesaian lahan berjalan tanpa gesekan.
Andi menyebut LSM Penjara telah menempati lokasi sejak 2009, sementara penetapan status Barang Milik Negara baru dilakukan pada 2014 lewat Peraturan Menteri Keuangan. Karena itu, pihaknya menilai keberadaan mereka lebih dulu daripada status hukum tanah tersebut.
"Terkait rencana pembangunan kantor BNN, LSM Penjara menyatakan tidak keberatan asal dilakukan sesuai aturan. Namun Andi menolak jika pengosongan dilakukan dengan cara menekan masyarakat, termasuk pernyataan “tangan besi” yang pernah muncul sebelumnya. Ia menegaskan negara tidak boleh menggunakan pendekatan arogan dalam penyelesaian aset," tegas Andi Halim.
LSM Penjara berharap sebagian lahan dialokasikan untuk kantor organisasi dan sekretariat bersama forum Ormas Kota Cimahi.
"Andi meminta Wali Kota Cimahi turun tangan menjembatani persoalan agar ditemukan solusi tanpa konflik, dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan pengelolaan APBD yang transparan," tandasnya.
Koordinator Forum Ormas Kota Cimahi, Wahyudi di dampingi Sekretaris Dicky Lesmana menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan aspirasi yang dilakukan LSM Penjara.
Wahyudi menilai tuntutan kerohiman yang diajukan LSM Penjara merupakan bagian dari upaya mencari solusi damai atas persoalan lahan di Kelurahan Leuwigajah. Menurutnya, pendekatan dialog perlu dikedepankan agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.
"Ia menambahkan, LSM Penjara merupakan salah satu organisasi yang tergabung dalam Forum Ormas Kota Cimahi. Karena itu, forum akan mendorong proses penyelesaian agar ada solusi yang terbaik demi kondusifitas," tandas Wahyudi. (**)