CIMAHI, GARDA INDONESIA.COM- Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan Kota Cimahi darurat perundungan dan kekerasan di sekolah. Hal itu ditegaskan Senin 04/05/2026 usai memimpin upacara Hardiknas di Pemkot Cimahi. Masalah ini tidak bisa dianggap biasa. Seluruh elemen kota harus bergerak menghentikannya.
Ngatiyana menyebut Cimahi masih punya PR besar. Akses pendidikan inklusif belum merata. Kompetensi guru perlu ditingkatkan. Keterlibatan orang tua dalam belajar anak masih lemah. Jika dibiarkan, SDM Cimahi akan tertinggal dan kalah bersaing di tingkat regional maupun nasional.
"Pemkot Cimahi berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara terukur dan berkelanjutan. Tidak ada lagi program pendidikan yang hanya seremonial. Setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi warga. Hasilnya harus dirasakan langsung oleh siswa, guru, dan orang tua,"ujar Ngatiyana.
Langkah yang didorong meliputi revitalisasi sekolah, penguatan digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Wali Kota menegaskan sekolah di Cimahi wajib menjadi ruang aman, nyaman, dan bebas perundungan. Ini sesuai arah kebijakan nasional yang mengutamakan keselamatan peserta didik.
Ngatiyana menegaskan Pemkot tidak bisa bekerja sendiri. Sekolah tidak boleh berjalan sendiri. Guru tidak boleh ditinggal sendiri menghadapi tantangan di lapangan. Pendidikan di Cimahi adalah kerja kolektif seluruh warga kota," tambahnya.
"Karena itu, orang tua wajib hadir aktif mendampingi anak belajar. Masyarakat harus menjadi lingkungan yang mendidik. Dunia usaha diminta jadi mitra pembangunan SDM," tagas Ngatiyana.
Wali Kota menyatakan bahwa, Media harus menjadi ruang edukasi, bukan sekadar penyampai informasi. Sekolah, keluarga, masyarakat, dan media harus seirama.
"Cimahi memegang tiga kunci: pemikiran yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, pendidikan hanya jadi rutinitas administratif. Bukan gerakan peradaban," tandas Ngatiyana. (**)