CIMAHI, GARDA INDONESIA.COM- Wali Kota Cimahi Ngatiyana secara resmi membuka Entry Meeting Pengamanan Proyek Strategis Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan Cimahi Utara, Rabu 13/05/2026. Forum ini digelar untuk menyamakan persepsi agar pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Ngatiyana menjelaskan bahwa kegiatan ini membahas rencana teknis pelaksanaan PPM di wilayah Cimahi Utara. Pemaparan materi difokuskan pada tata cara pelaksanaan agar tertib administrasi dan tidak menimbulkan pelanggaran di lapangan.
“Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran yang berarti.* Program PPM dirancang supaya pembangunan berjalan cepat, efektif, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Ngatiyana.
Ngatiyana menegaskan, PPM adalah bagian dari 16 program strategis daerah tahun 2026 yang seluruhnya berada dalam pengawasan dan pendampingan Kejaksaan Negeri Cimahi.
"Pengawasan ini bertujuan mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran," ucap Ngatiyana.
Lebih lanjut Wali Kota menyampaikan, Penanganan banjir disebut Ngatiyana sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan pembangunan lainnya.
"Kita selesaikan dulu masalah banjir di titik-titik rawan. Setelah itu baru program lain dijalankan sesuai urutan prioritas,” tegasnya.
Wali Kota juga mengingatkan pentingnya menghindari tumpang tindih antara program PPM dan pembangunan reguler, terutama pada pekerjaan drainase. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar pelaksanaan di lapangan tidak membingungkan dan mudah diawasi.
"Menurutnya, pembangunan reguler tetap berjalan berdampingan dengan PPM. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi data dan jadwal pekerjaan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan," imbuhnya.
Ngatiyana berharap sinergi antara Pemkot, kecamatan, dan aparat penegak hukum* dapat memperkuat tata kelola pembangunan. Dengan begitu, seluruh program di Cimahi Utara dapat berjalan optimal dan akuntabel.
"Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan,"tandas Ngatiyana.(**)