CIMAHI, GARDA INDONESIA.COM– Wali Kota Cimahi Letkol Purn Ngatiyana S.A.P. menyiapkan opsi terakhir untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan 2027. Jika APBD tersendat, Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berpotensi dipotong 20 sampai 30 persen agar program infrastruktur dan pelayanan warga tetap berjalan. Pernyataan itu disampaikan usai launching PPM di Kelurahan Cibeber, Rabu 10 Juni 2026.
“Jalan terakhir mungkin kita akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai ASN 20 sampai 30 persen untuk kembali membangun Kota Cimahi,” tegas Ngatiyana saat diwawancara media usai acara.
Langkah ini disebut sebagai upaya terakhir Pemkot agar program strategis tidak terhambat. Program seperti PPM, perbaikan jalan, dan sarana lingkungan jadi prioritas utama agar langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
"Wali Kota menegaskan skenario pemotongan baru berlaku tahun depan. Untuk tahun anggaran 2026, TPP ASN tetap dibayar penuh karena anggarannya sudah terpenuhi dan dianggarkan sejak awal," tegas Ngatiyana.
Rencana untuk tahun depan. Kalau tahun ini sudah terpenuhi. Tapi kalau tahun depan nggak terpenuhi, ya terakhir adalah memotong ASN. Kita masih berupaya agar tidak sampai ke sana.
Yang mengejutkan, Ngatiyana mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan ASN terkait rencana ini. Respons para ASN disebut positif dan ikhlas menerima keputusan berat tersebut, yang penting ikhlas. ASN-nya juga ikhlas katanya, selama untuk membangun masyarakat,” ujarnya. Sikap ASN ini disebut jadi modal penting Pemkot menghadapi keterbatasan fiskal ke depan.
"Pernyataan ini sekaligus memberi sinyal ke publik. Pemkot Cimahi memprioritaskan pembangunan dan pelayanan warga di atas kepentingan internal. Efisiensi dan pengorbanan dianggap perlu agar program tetap berjalan meski APBD terbatas.
Ke depan, Pemkot akan terus menghitung ulang pos anggaran. Jika alokasi dari pusat dan pendapatan daerah belum membaik, opsi pemotongan TPP ASN 20-30% akan dieksekusi.
“Kami sampaikan ke masyarakat biar tahu. Semua keputusan untuk kebaikan bersama dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Ngatiyana. (**)