CIMAHI, GARDA INDONESIA.COM–Wali Kota Cimahi Ngatiyana kembali menegaskan komitmen reformasi birokrasi. Pemkot Cimahi melanjutkan kebijakan Work From Home WFH setiap Jumat sesuai ketentuan berlaku. Kebijakan ini bagian penting transformasi kerja ASN.
Pernyataan disampaikan Wali Kota Ngatiyana saat memimpin apel Senin 8 Juni 2026. WFH Jumat bukan keputusan tanpa arah, tapi langkah adaptasi kerja ASN di era digital.
Kebijakan ini menekankan fleksibilitas, efisiensi, dan orientasi pada hasil. ASN diberi ruang kerja adaptif tanpa meninggalkan tanggung jawab pelayanan publik.
"Selain budaya kerja fleksibel, WFH juga langkah nyata penghematan energi. Aktivitas kantor berkurang sehingga konsumsi listrik, air, dan sarana prasarana otomatis lebih hemat," tegas Ngatiyana.
Dampaknya langsung ke APBD. Efisiensi operasional perkantoran berkontribusi pada penghematan anggaran daerah dan mengurangi jejak karbon Pemkot Cimahi sebagai dukungan ke iklim.
“Namun satu hal penting, WFH bukan alasan menurunkan produktivitas. Apalagi jadi alasan pelayanan ke masyarakat jadi lambat. Standar layanan harus tetap prima,” tegas Ngatiyana.
Tolok ukurnya bukan absen fisik di kantor. Kinerja ASN diukur dari output, capaian target, dan dampak kerja yang dirasakan masyarakat. Hasil konkret jadi kunci penilaian.
Untuk memastikan itu, Pemkot menyiapkan instrumen pengendalian jelas. BKPSDM akan memantau pelaksanaan WFH lewat aplikasi SICAKAP. Semua aktivitas kerja ASN wajib terdokumentasi.
Selain aplikasi, Pemkot juga lakukan uji petik ke lapangan. Pengawasan dilakukan bersama Sekda, Asisten Administrasi Umum, dan Inspektorat agar evaluasi berjalan objektif.
“Kepada Kepala Perangkat Daerah, pastikan target kerja tercapai dan koordinasi tidak terganggu meski ASN WFH. Kepada ASN, laksanakan WFH profesional. Responsivitas ke masyarakat harus tetap cepat, tepat, dan ramah,” pesan Ngatiyana. (**)