BANDUNG – Garda Indonesia. com Pemerintah Kota Bandung menghentikan sementara kegiatan Car Free Day (CFD) yang selama ini digelar di Jalan Dago dan Jalan Buahbatu setiap Minggu. Selain itu, kegiatan Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken) yang digelar setiap akhir pekan juga turut dihentikan sementara.
Penghentian tersebut berkaitan dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tata kelola anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung selama ini mengelola anggaran kegiatan CFD dan Braga Beken. Dalam pelaksanaannya, terdapat alokasi anggaran untuk kerja sama dengan warga sekitar dan komunitas dalam kegiatan penertiban maupun pengamanan.
Kondisi tersebut kemudian menjadi sorotan setelah masuk dalam temuan BPK.
Situasi ini membuat Komunitas Buah Batu Corps (BBC), yang pernah menjadi pelopor CFD Buahbatu pada 2009 hingga 2019, merasa perlu memberikan klarifikasi. BBC menegaskan bahwa sejak 2019 mereka sudah tidak lagi terlibat dalam penyelenggaraan CFD Buahbatu.
Ketua Bidang Hukum Komunitas BBC, Aji Rio Oktario, mengatakan pihaknya sempat menanyakan kepada Dishub mengenai mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraan CFD.
“Kami sempat menanyakan kepada Dishub apakah CFD ini dikerjasamakan, ternyata benar dikerjasamakan. Tidak ada kerja sama dengan komunitas kami,” ujar Aji di Sekretariat Komunitas BBC, Buahbatu Regency, Kota Bandung, Kamis (10/9/2026).
Menurut Aji, munculnya pemberitaan mengenai adanya anggaran Dishub yang dialokasikan kepada komunitas membuat sejumlah pihak kemudian mengaitkannya dengan BBC.
Ia mengaku sejumlah anggota dan pihak lain sempat mempertanyakan apakah BBC menerima anggaran dari kegiatan CFD tersebut.
“Teman-teman kami ada yang menanyakan karena kami di BBC bukan hanya di satu organisasi saja. Teman-teman menanyakan kenapa ada anggaran penyelenggaraan CFD tidak bilang-bilang. Wajar jika ada kecurigaan,” tuturnya.
Karena itu, BBC meminta Wali Kota Bandung memberikan penjelasan secara terbuka mengenai komunitas mana yang dimaksud dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Harus dipertegas dulu itu komunitas mana. Di Bandung ini banyak komunitas, dan Buahbatu itu identik dengan komunitas warga BBC. Kami masih menunggu penjelasannya, karena komunitas kami jadi tersudutkan,” tegas Aji.
Sementara itu, Ketua Umum Komunitas BBC, Bagus Machdiantoro, menilai temuan BPK tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung.
“Temuan BPK RI terkait anggaran program CFD ini sangat disesalkan, karena sebelumnya selama 10 tahun CFD, 2009 hingga 2019, khususnya di Buahbatu yang dikelola kami secara mandiri, tidak ada sepeser pun uang Pemkot yang dikucurkan,” kata Bagus.
Terpisah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak menyudutkan komunitas atau organisasi mana pun, termasuk BBC.
Menurut Farhan, persoalan yang menjadi sorotan justru berada pada tata kelola anggaran di lingkungan Dishub.
“Enggak ada yang menyudutkan komunitas BBC, yang saya salahkan itu Dishub. Sesuai dengan temuan BPK, yang disalahkan itu Dishub. Dishub-nya tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik, sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN,” tegas Farhan.
Farhan mengatakan Pemkot Bandung akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap tata kelola penyelenggaraan CFD dan Braga Beken sebelum kegiatan tersebut kembali dilaksanakan.
Ia berharap pembenahan administrasi dan tata kelola dapat segera diselesaikan sehingga CFD dapat kembali dibuka.
“Maka kita harus tata kelola ulang. Sampai tata kelola ulangnya saya setujui, maka CFD kita hentikan dulu. Saya juga penginnya CFD segera dilaksanakan kembali, insyaallah, karena itu membantu sangat perekonomian rakyat, baik di Buahbatu maupun di Dago,” tandasnya. . ( undang. s)