BANDUNG -GARDA INDONESIA- 14/09/2026 Paguyuban Satria Kiansantang Barisan Reformasi (Paskibar) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Senin (14/9/2026). Dalam aksi tersebut, Paskibar menyoroti transparansi penyaluran bantuan RMP serta meminta adanya jaminan perlindungan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berisiko putus sekolah.
Massa Paskibar datang dengan sejumlah kendaraan dan memadati kawasan sekitar lokasi aksi. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, khususnya mengenai perubahan aturan dan mekanisme penyaluran RMP yang dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat.
Di atas mobil komando, P. Wardaya dari DPC Paskibar menyampaikan orasi yang menyoroti sejumlah persoalan kebijakan pendidikan. Salah satu perhatian utama Paskibar adalah kemungkinan munculnya celah penyimpangan apabila perubahan aturan tidak disertai transparansi dan pengawasan yang memadai.
Menurut Paskibar, persoalan RMP bukan sekadar menyangkut aturan administratif. Di balik setiap data penerima bantuan, terdapat anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan agar tetap dapat mengenyam pendidikan.
Paskibar: Jangan Sampai Anak Miskin Kehilangan Sekolah
Paskibar menilai bantuan pendidikan harus benar-benar diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria dan membutuhkan. Proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran dinilai harus dapat dipantau secara terbuka.
Bagi keluarga kurang mampu, kebutuhan pendidikan seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan biaya pendukung lainnya dapat menjadi beban berat. Kondisi tersebut, jika tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko anak meninggalkan bangku sekolah.
Karena itu, Paskibar meminta agar program RMP tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada anak-anak yang menjadi sasaran program.
Tiga Tuntutan Paskibar
Sementara itu, Ketua DPD Kota Bandung Paskibar, A. Marsyal, menyampaikan sikap organisasi terkait aksi tersebut.
Paskibar menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta agar sistem informasi dan data penerima RMP dapat dibuka secara transparan, diperbarui secara berkala atau real-time sesuai ketentuan, serta dapat diakses masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan mengenai perlindungan data pribadi.
Kedua, meminta dibentuknya tim pengawas independen yang melibatkan unsur masyarakat dan akademisi untuk ikut mengawal proses penyaluran RMP.
Ketiga, meminta adanya jaminan bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi rawan putus sekolah dapat memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi serta tanpa birokrasi yang dinilai menyulitkan masyarakat.
Ketiga tuntutan tersebut, menurut Paskibar, pada dasarnya bermuara pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan pendidikan.
Soroti Dugaan Celah Penyimpangan
Dalam aksi tersebut, Paskibar juga menyoroti perubahan aturan yang menurut mereka berpotensi mengubah alur pelayanan dan penyaluran bantuan.
Paskibar meminta agar setiap perubahan kebijakan dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk dasar perubahan, mekanisme pelaksanaan, kriteria penerima, proses verifikasi, hingga sistem pengawasan yang diterapkan.
Adapun dugaan adanya korupsi atau penyimpangan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih merupakan dugaan dan aspirasi dari pihak Paskibar, sehingga kebenarannya perlu dibuktikan melalui data, dokumen, serta pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Di sisi lain, Disdik Kota Bandung memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas berbagai persoalan yang dipersoalkan massa aksi.
Publik Menunggu Penjelasan Disdik
Sejumlah pertanyaan kini menjadi perhatian publik.
Apa saja perubahan aturan dalam program RMP? Apa dasar perubahan tersebut? Bagaimana mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan? Siapa saja yang berhak menerima? Serta bagaimana sistem pengawasan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Terlebih, program bantuan pendidikan berkaitan langsung dengan keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Jawaban Disdik Dijadwalkan Disampaikan Besok
Setelah aksi berlangsung, Paskibar memperoleh respons dari pihak Disdik Kota Bandung melalui Sekretaris Dinas (Sekdis).
Dalam komunikasi tersebut, pihak Disdik menyampaikan bahwa jawaban atas tuntutan dan aspirasi yang disampaikan Paskibar direncanakan akan diberikan pada Selasa (15/9/2026).
Dengan demikian, publik kini menunggu penjelasan resmi Disdik Kota Bandung mengenai persoalan RMP yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan aturan, mekanisme penyaluran, data penerima, serta sistem pengawasan yang diterapkan.
Bukan Sekadar Aksi, Ada Masa Depan Anak Bandung
Aksi Paskibar pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai kebijakan dan administrasi. Di balik persoalan tersebut terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yakni keberlangsungan pendidikan anak-anak Bandung.
Seorang anak tidak pernah memilih lahir dari keluarga kurang mampu. Namun kondisi ekonomi keluarga jangan sampai menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah.
Karena itu, setiap program bantuan pendidikan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai bagaimana bantuan tersebut dikelola, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Kini, bola berada di tangan Disdik Kota Bandung.
Jawaban yang akan disampaikan besok diharapkan bukan hanya menjadi respons terhadap tuntutan Paskibar, tetapi juga menjadi penjelasan kepada masyarakat mengenai bagaimana pemerintah memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Sebab di balik setiap angka dalam data penerima bantuan, ada seorang anak yang sedang mempertaruhkan masa depannya.
Dan mungkin harapan mereka sederhana: “Saya ingin tetap sekolah. . ( undang. s)