DPRD KBB Dorong Perubahan Perda Pasar, Pasar Modern Diminta Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan


BANDUNG BARAT –GARDA INDONESIA-DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan.


Perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan modern dengan keberlangsungan pasar rakyat, warung tradisional, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat.


Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, mengatakan penataan pasar modern harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, pengaturan lokasi pendirian minimarket, supermarket, hingga pusat perbelanjaan perlu dilakukan secara proporsional agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi pedagang kecil.



“Ke depan, kami berharap ekonomi kerakyatan dalam Perda ini betul-betul berpihak kepada masyarakat. Harus ada pengaturan pasar-pasar modern, baik dari keberadaan maupun titik lokasinya, jangan sampai mengganggu ekonomi kerakyatan, warung-warung tradisional, dan UMKM yang ada di daerah,” ujar Asep Dedi.


Selain pengaturan lokasi, DPRD KBB juga mendorong agar pasar modern memberikan ruang bagi produk-produk UMKM lokal untuk dipasarkan melalui jaringan perdagangan modern.


Asep Dedi menilai, keberadaan minimarket dan pusat perbelanjaan seharusnya dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan pemasaran produknya.


“Yang paling penting adalah bagaimana pasar-pasar modern juga melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Minimarket-minimarket yang ada di Bandung Barat ke depan harus bisa mengakomodasi pelaku usaha kecil dan produk-produk daerah agar dapat dipasarkan atau dijual di minimarket,” ungkapnya.


Dalam materi Rancangan Perda (Raperda) perubahan tersebut, terdapat sejumlah penyesuaian terkait penataan dan pembinaan pasar. Di antaranya, persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola swasta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja setempat, serta dampaknya terhadap pasar yang telah beroperasi.



Pengaturan jam operasional toko swalayan juga menjadi salah satu materi perubahan, termasuk ketentuan khusus pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional.


Selain itu, perubahan regulasi mencakup penyesuaian sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS), fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pasar rakyat, serta pengutamaan pelaku usaha kecil dan menengah setempat dalam penyelenggaraan usaha minimarket.


Dari aspek pengawasan, pengaturan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Raperda tersebut juga memuat penyesuaian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.


Melalui perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2022 ini, DPRD KBB berharap tercipta iklim perdagangan yang sehat dan seimbang. Dengan demikian, perkembangan pasar modern tetap dapat berjalan seiring dengan perlindungan pasar rakyat, warung tradisional, serta pemberdayaan UMKM lokal.


Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.***

Komentar

BERITA TERKINI