CIMAHI, GARDA INDONESIA.COM – Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah lebih serius dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi rumah kos, menyusul adanya dugaan aktivitas prostitusi online di sejumlah lokasi. Pengawasan terhadap tempat kos kini menjadi perhatian pemerintah daerah guna mencegah munculnya persoalan sosial sekaligus menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat.
Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P., menegaskan bahwa pengawasan terhadap rumah kos harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak sebatas respons atas laporan warga. Menurutnya, diperlukan langkah nyata melalui pemantauan langsung dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat setempat.
"Ia menyampaikan, Pemkot Cimahi akan meningkatkan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta unsur masyarakat dalam mengawasi keberadaan tempat kos di wilayahnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar potensi pelanggaran dapat diketahui lebih awal dan tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu ketertiban umum," ujarnya.
Ngatiyana juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar mengoptimalkan kegiatan patroli dan pemeriksaan lapangan. Ia mengingatkan agar petugas tidak hanya bersikap pasif dengan menunggu aduan masyarakat, melainkan harus proaktif melakukan pengawasan di titik-titik yang dinilai membutuhkan perhatian.
"Jangan sampai kita kecolongan untuk kedua kalinya. Pengawasan harus terus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tegas Ngatiyana saat diwawancarai, Selasa (10/11/2026).
Mengenai dugaan maraknya prostitusi berbasis daring, Ngatiyana menyebutkan bahwa informasi yang diterimanya menunjukkan sebagian besar pihak yang terlibat berasal dari luar Kota Cimahi. Situasi ini menjadi perhatian tersendiri karena perkembangan teknologi memungkinkan aktivitas tersebut dilakukan secara tertutup dan semakin sulit terdeteksi tanpa pengawasan yang optimal.
"Dia menilai, peran pemerintah dan aparat kewilayahan harus diperkuat untuk mengantisipasi penggunaan rumah kos yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pemantauan secara langsung dinilai menjadi salah satu langkah penting, sehingga pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada informasi maupun pengaduan dari masyarakat," kata Ngatiyana.
Selain mengoptimalkan pengawasan, Ngatiyana meminta warga untuk turut menjaga lingkungan masing-masing. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan kegiatan yang dianggap tidak wajar atau berpotensi melanggar ketentuan. Menurutnya, kepedulian warga memiliki peran penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi lingkungan sehari-hari.
Ia memahami bahwa tidak semua warga berani menyampaikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan. Karena itu, keberanian dan partisipasi masyarakat perlu terus dibangun agar setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
"Pemkot Cimahi berharap peningkatan patroli, pemeriksaan tempat kos, serta koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara konsisten. Melalui keterlibatan Satpol PP, TNI-Polri, Forkopimda, pengelola rumah kos, dan masyarakat, pemerintah optimistis potensi penyalahgunaan tempat kos dapat diantisipasi sekaligus menciptakan situasi Kota Cimahi yang aman, tertib, dan kondusif," tandas Ngatiyana. (**)